SINAR BULAN: Tatat Cara Perizinan IPPKH-Survey Eksplorasi

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Survei/Eksplorasi

Persyaratan

A. Persyaratan Administrasi

Surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon berupa hardcopy dan softcopy (shapefile)
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) atau perizininan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian
Rekomendasi :

Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah
Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur
Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya

Kesanggupan Untuk Memenuhi Semua Kewajiban Dan Kesanggupan Menanggung Seluruh Biaya Sehubungan Dengan Permohonan;
Semua Dokumen Yang Dilampirkan dalam Permohonan Adalah Sah; dan
Belum melakukan kegiatan di lapangan dan tidak akan melakukan kegiatan sebelum ada izin dari Menteri.

Akta Pendirian dan perubahannya bagi badan usaha/yayasan;
Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha/yayasan, selain persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan diatas ditambah persyaratan :

B. Persyaratan Teknis

Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan Peta lokasi skala min. 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon;
Pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi Mineral Batubara dan Panas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, memuat informasi antara lain bahwa areal yang dimohon di dalam atau di luar WUPK yang berasal dari WPN dan pola pertambangan.

Prosedur