Tata Cara Perizinan IPPKH-OP

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan/ Non-Tambang

Persyaratan

A. Persyaratan Administrasi Surat permohonan yang dilengkapi dengan Peta lokasi kawasan hutan yang dimohon berupa hardcopy dan softcopy (shapefile); Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian; Rekomendasi :   Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya Akta notariil pernyataan bermeterai cukup yang memuat: Kesanggupan Untuk Memenuhi Semua Kewajiban Dan Kesanggupan Menanggung Seluruh Biaya Sehubungan Dengan Permohonan; Semua Dokumen Yang Dilampirkan dalam Permohonan Adalah Sah; dan Belum Melakukan Kegiatan Dilapangan dan Tidak Akan Melakukan Kegiatan Sebelum Ada Izin dari Menteri. Akta pendirian dan perubahannya bagi badan usaha/yayasan. Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha/yayasan, selain persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan diatas ditambah persyaratan : Profile badan usaha /yayasan; Nomor Pokok Wajib Pajak; dan Laporan keuangan terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik. B. Persyaratan Teknis Rencana kerja penggunaan kawasan hutan Lampiran rencana kerja : Peta lokasi skala min. 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon yang ditandatangani oleh pemohon Citra Satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir (Resolusi minimal 15m) dan hasil penafsiran citra satelit yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citra satelit Pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar AMDAL/UKL/UPL dan Izin Lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM untuk perizinan keg. Pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota

Prosedur

Pendaftaran Penilaian Persyaratan Administrasi dan Teknis Penerbitan Persetujuan Prinsip Pemenuhan Kewajiban Penilaian Pemenuhan Kewajiban Drafting (Konsep) SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Prosuksi Penerbitan SK

Waktu dan Biaya

Maksimum waktu yang diperlukan Kementerian Kehutanan untuk memproses satu permohonan IPPKH Produksi adalah 245 hari kerja, dan tidak dipungut biaya. Flow